Langgar PSBB di Kota Bekasi, Wali Kota Siap Tindak Tegas

  • Whatsapp
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (Humas Pemkot Bekasi)

WartaBekasi.co – Wilayah yang telah memiliki Perda pelanggaran Covid-19 diharuskan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Nah tadi rapat koordinasi tadi saya menugaskan ketua harian ketua satgas Covid-19 wakil wali kota bekasi untuk melakukan aplikasi lapangan,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat saat dikonfirmasi Wartakotalive.com Sabtu (9/1/2021) mengenai kesiapan penerapan PSBB ketat Senin (11/1/2021) ini.

Read More

Seperti diketahui Kota Bekasi jadi salah satu wilayah yang terkena dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari mendatang.

Pemerintah pusat, kata Rahmat, juga meminta agar daerah yang melakukan PPKM memberlakukan sanksi ringan kepada para pelanggar.

“Termasuk low punishment, kan ada sanksi disitu ada denda untuk melakukan itu, minimal persuasif,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan operasi nantinya dilakukan bersama unsur 3 pilar, sekaligus sebagai sarana untuk menyosialisasikan Perda ATHB kepada masyarakat.

“Kita akan berkordinasi drngan 3 pilar untuk lebih mengoptimalkan penegakan hukum. Jad kalau ada tempat kegiatan yang memang melanggar lebih kepada peneguran pembubaran dan perigatan pada akhirnya pencabutan izin,” ungkap Tri.

Tak hanya bagi pelaku usaha saja, masyarakat yang tak mengenakan masker nantinya juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera di Perda ATHB.

“Termasuk warga yang tidak menggunakan masker. kita sudah memiliki perdanya, termasuk mengatur tentang sanksi,” ujarnya.

Tutup Jam 7 Malam

Pemkot Bekasi menerbitkan Instruksi Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Bekasi Nomor: 443.1/34/SET.COVID-19 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi.

Diterbitkannya instruksi tersebut atas tindaklanjut keputusan pemerintah pusat untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali pada 11-25 Januari mendatang.

Ada pun kegiatan yang dibatasi meliputi aktivitas perkantoran, tempat ibadah, pusat perbelanjaan atau mal dan lainnya dengan ketentuan,

-Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From llome (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat,

-Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online,

-Untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

-Kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran,

-Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00WIB

-Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

-Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pemkot Bekasi juga meminta masyarakat untuk mulai memberlakukan 4M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan menjaga jarak dan menghindari kerumunan (wartakota)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *